ORGANISASI

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.7/Menlhk/Setjen/Otl.0/1/2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana  Teknis  Taman  Nasional,  menyatakan  bahwa  ;  Balai  TN Meru Betiri merupakan unit  pengelola penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE). Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Direktorat Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Balai  TN sebagai berikut : Meru Betiri menyelenggarakan  fungsi  di wilayah  kerjanya:

a. inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan;

b. perlindungan dan pengamanan kawasan;

c. pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati;

d. pengendalian kebakaran  hutan;

e. pengembangan dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar untuk kepentingan non komersial;

f. pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumberdaya genetik dan pengetahuan  tradisional di  dalam kawasan;

g. pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan;

h. evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan;

i.  penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya;

j. pengembangan kerjasama dan kemitraan bidang  konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya;

k. pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan  konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya

l.  pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan; dan m.pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga serta  kehumasan

BTN Meru Betiri merupakan  organisasi  Balai Tipe A  yang  dipimpin  oleh seorang  pejabat  setingkat  Eselon  III  yakni  Kepala  Balai  dan dibantu  oleh  4 (empat) pejabat struktural eselon IV yaitu : 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian, Tata Usaha dan 3 (tiga) orang Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah. Selain  pejabat struktural,  dalam  rangka  pengelolaan kawasan Taman Nasional dibantu oleh pejabat fungsional tertentu yang secara hirarki merupakan garis komando langsung dari Kepala Balai. Pejabat fungsional tertentu tersebut tergabung  dalam  kelompok  jabatan  fungsional  yang  diketuai  oleh  ketua kelompok/kepala satuan pejabat fungsional yang terdiri dari :

1.  Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan (POLHUT),

2.  Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH),

3.  Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan.